Merayakan perjuangan perempuan

(gambar: "anarkis.org")
(gambar: “anarkis.org”)

#Untuk Rayna Primastiti Rahajeng Bagusta: maklumi saja sikap omak-mu kemarin yang seolah-olah marah dan tidak suka dengan kehadiranmu; omak-mu kemarin itu sedang kepayahan karena tidak sempat istirahat setelah seharian mengurus paspor dan mempersiapkan perayaan Hari Ibu bersama teman-temannya di Pemerintahan Kota Pasuruan. Satu hal yang harus kamu tahu: rasa sayang saya untukmu tidak bakal pernah bisa berkurang sampai kapan pun! Sampai ketemu di perjumpaan rindu selanjutnya.

Rayna, sayang.

Di sini, di Indonesia, tanggal 22 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Ibu yang saya pikir sudah terlampau melenceng dari tujuan awalnya. Perayaan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember didasarkan pada penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia ke-1 yang diselenggarakan di Kota Yogyakarta pada tanggal 22-25 Desember 1928 dan bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan hak perempuan, terutama dalam bidang perkawinan dan pendidikan. Sementara penetapan tanggal perayaan Hari Ibu yang pertama itu dilakukan saat Kongres Perempuan Indonesia ke-3 pada 23-28 Juli 1938 di Kota Bandung. Kongres Perempuan Indonesia ke-1 diselenggarakan dalam suasana zaman kolonial Belanda yang mencengkeram dan membelenggu kebebasan rakyat Indonesia untuk berekspresi dan menyatakan pendapatnya. Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia ke-1 itu tidak bisa dilepaskan dari semangat kebangsaan yang baru saja digelorakan oleh para pemuda Indonesia di Kongres Pemuda ke-2 pada 28 Oktober 1928 di Batavia.

Ray sayang. Faktor yang mendorong terselenggaranya Kongres Perempuan Indonesia adalah kondisi kehidupan harian perempuan di Indonesia pada waktu itu yang masih dibelenggu oleh budaya patriarkis yang berdiri tegak di atas nilai-nilai feodal. Ada 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera yang mengikuti Kongres Perempuan Indonesia ke-1 di Yogyakarta itu, di antaranya adalah Wanita Taman Siswa, Wanita Oetomo, Wanita Moeljo, Wanita Katolik, Poeteri Indonesia, Poeteri Boedi Sedjati, dan Aisjijah Djokjakarta. Tiga tokoh perempuan pemberani yang menggagas kongres itu adalah R.A. Soekonto (dari organisasi Wanita Oetomo), Soejatien (dari organisasi Poeteri Indonesia), dan Nyi Hajar Dewantoro (dari organisasi Wanita Taman Siswa).

Ada banyak persoalan yang dibicarakan dalam Kongres Perempuan Indonesia ke-1 itu, Ray, mulai dari reformasi Undang-undang Perkawinan Islam, perkawinan anak-anak, pentingnya meningkatkan harga diri perempuan, pendidikan kaum perempuan, nasib anak yatim piatu dan janda, sampai permasalahan kejahatan kawin paksa yang pada masa itu masih marak terjadi di kehidupan sosial masyarakat. Beberapa tokoh perempuan yang hadir dalam kongres pertama itu menyampaikan pendapat dan pandangannya masing-masing terkait persoalan yang dihadapi kaum perempuan Indonesia, bahkan pada saat itu muncul juga gerakan anti-permaduan atau anti-poligami. Kongres Perempuan Indonesia ke-1 menghasilkan sejumlah resolusi dan membentuk badan federasi organisasi perempuan yang mandiri dengan nama Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia (PPPI).

(Setidaknya ada delapan pidato yang dibacakan oleh delapan tokoh perempuan Indonesia pada saat Kongres Perempuan Indonesia ke-1, Ray:
1] Kewadjiban Perempoean di Dalam Roemah Tangga oleh R.A. Soekonto
2] Kewadjiban & Tjita-Tjita Poeteri Indonesia oleh Sitti Soendari
3] Keadaban Isteri oleh Nyi Hajar Dewantoro
4] Perkawinan Anak-Anak oleh Moegaroemah
5] Hal Keadaan Isteri di Europah oleh Ali Sastroamidjojo
6] Pergerakan Kaoem Isteri, Perkawinan & Pertjeraian oleh R.A. Soedirman
7] Deradjat Perempoean oleh Siti Moendjijah
8] Bagaimanakah Djalan Kaoem Perempoean Waktoe Ini & Bagaimanakah Kelak oleh Tien Sastrowirjo)

neska-sizedKehidupan kaum perempuan Indonesia pada zaman kolonial Belanda disusahkan oleh sejumlah permasalahan yang cukup pelik. Tidak banyak perempuan pada masa itu yang bisa mengenyam pendidikan, Ray. Kebanyakan dari kaum perempuan pada saat itu harus mau dikawinkan setelah mengalami periode menstruasi pertama, dan mereka tidak memiliki hak untuk menggugat perlakuan sepihak dan semena-mena kaum lelaki perihal perkawinan-perceraian — bahkan pada saat itu nyaris tidak ada aturan yang berpihak kepada kaum perempuan.

Dalam kumpulan surat yang pernah ditulisnya, R.A. Kartini menggugat praktik poligami yang marak dilakukan oleh kaum lelaki dari golongan priyayi pada saat itu dan praktik perjodohan paksa. Ironisnya, Ray, Kartini pada akhirnya harus rela kalah dan takluk pada kehendak orangtua-nya yang memaksanya kawin dengan Bupati Rembang, K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, yang sudah punya tiga istri. Kumpulan surat yang ditulisnya itu merupakan gambaran perasaan dan pemikiran Kartini yang muncul dari pengalaman dan kesaksiannya sebagai seorang perempuan priyayi Jawa terhadap kesengsaraan dan kepedihan hidup harian kaum perempuan Indonesia di bawah kungkungan budaya feodal-patriarkis saat itu. Semangat dan pemikiran yang membebaskan dari Kartini itu terus diupayakan tetap menyala terang oleh kaum perempuan yang hidup sesudahnya, termasuk juga oleh para perempuan pemberani yang menggagas dan ikut-serta dalam Kongres Perempuan Indonesia ke-1.

Dinamika gerakan perjuangan perempuan kian menguat beriringan dengan semakin bersatunya orientasi mereka terhadap berbagai macam persoalan sosial yang dihadapi oleh kaum perempuan. Kaum perempuan pun mulai memberontak untuk memperjuangkan hak dan martabatnya sendiri, tidak lagi berdiam diri di dapur, tidak mau terus-terusan “disimpan”, tidak mau hanya dijadikan “konco wingking”, tidak mau cuma disetarakan dengan kumpulan benda yang melambangkan kejantanan lelaki, tidak mau terus-menerus menjadi fatalis yang pasrah menerima nasib apa adanya. Sejumlah advokasi terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan rumah tangga dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan yang menjadi anggota PPPI. Sejak 22 Desember 1928, kaum perempuan Indonesia memasuki ranah perjuangan politik praktis: sebuah wilayah yang sebelumnya dianggap tabu bagi kaum perempuan karena nilai, dogma, dan aturan tertentu di dalam masyarakat yang melarang kaum perempuan bergerak aktif memperjuangkan hak dan martabatnya. Sejak saat itu, Ray, kaum perempuan berusaha lepas dari kungkungan budaya feodal-patriarkis yang selama ini telah menindas mereka dan berupaya untuk melampaui stereotip buruk yang selalu dialamatkan kepada mereka.

Dalam acara peringatan ke-25 Kongres Perempuan Indonesia pada 22 Desember 1953, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu Nasional melalui Dekret Presiden RI No. 316 Tahun 1953. Banyak yang beranggapan bahwa penetapan tersebut merupakan upaya pencitraan Soekarno di hadapan gerakan perjuangan perempuan karena telah memadu Fatmawati dengan mengawini Hartini pada 7 Juli 1953.

Namun terlepas dari apakah penetapan perayaan Hari Ibu pada 22 Desember itu adalah pencitraan Soekarno atau bukan, perayaan Hari Ibu di Indonesia adalah tonggak sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, lebih membahagiakan, dan lebih adil di dalam tatanan sosial masyarakat. Jadi, Rayna sayang, perayaan Hari Ibu yang sekarang ini semrawut dengan segala puja-puji dan glorifikasi peran domestik dari para ibu di dalam kehidupan rumah tangga, bagi saya jika menilik pada sejarah, sejatinya justru mendistorsi makna dari Hari Ibu itu sendiri.

* * * * *

Untukmu, Rayna sayang, serta untuk mama, V, D, Mbak F, Andhien, Mbak Nita, ibu-ibu pejuang Rembang, dan para perempuan pemberani yang berjuang atas-nama kesetaraan, kebebasan, kebahagiaan, dan cinta: selamat Hari Ibu!

Tabik. {}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s